Semalam, saya nonton TV, sebuah diskusi soal KUHP kontroversial yang dianggap menjebak KPK. Pagi ini, saya baca di Tempo soal KPK tuding SBY punya kepentingan politik. Saya ikut-ikutan berpendapat secara intern (cuma ada rekan kerja saya) kepada rekan sekerja saya mengenai persoalan ini. Biasalah, kalau saya sedang mood, pendapat-pendapat saya jadi (lumayan) bagus, menurut saya. Jadilah posting ini diterbitkan. Padahal dari tadi saya rencana posting tulisan lain loh.
Sebelum masuk ke pembahasan, saya sedikit beri tahu alasan saya suka politik. Pertama, saya lulusan ilmu politik. Kedua, mama saya tidak pernah nonton sinetron. Beliau pegang remote, tetapi berbeda dengan mama kebanyakan, beliau lebih suka nonton debat capres, pengacara, informasi kebanjiran, kebakaran, kriminalitas. Saya cinta damai, oleh sebab itu, saya suka 'mengiba-iba' agar pindah ke channel film saja. Sembilan puluh sembilan persen permintaan saya ini ditolak. Akhirnya saya belajar menerima kenyataan dan bahkan 'agak' suka dengan tema-tema politik di layar televisi.
Sekarang tiba waktunya membahas soal di atas. Seorang ahli hukum senior semalam mengatakan bahwa KUHP yang baru dipastikan tidak akan membahayakan KPK. Narasumber satunya lagi berbeda pendapat. Saya tidak menyebutkan nama-nama mereka bukan karena alasan keamanan, tetapi karena memang saya tidak ingat nama-nama mereka, haha. Sudahlah ya, manusia akan berganti, tetapi kasus biasanya abadi. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Jadi, ngapain juga 'paksa' otak untuk ingat nama...ALIBI.
Lanjut! Pagi ini, saya lihat foto di koran ternama, SBY dan Abraham Samad duduk berdampingan tanpa senyum. Kedua orang itu pastinya sedang tegang, saling curiga, saling tidak enak. Saya sih cenderung membela KPK karena baru kali ini, sejak saya lahir di tahun 1977, ada institusi pemerintah yang berani melawan seorang presiden. Sangking sukanya, saya punya bukunya tuh, satu-satunya buku politik yang saya beli bukan karena sedang kuliah, Jangan Bunuh KPK!
Langsung aja ya! Dalam kasus ini, saya mengerti alasan KUHP itu dituduh sebagai alat berbahaya yang bisa membunuh KPK karena dalam kerjanya memberantas korupsi, KPK sangat bergantung pada kegiatan penyadapan. Jadi, wajar kalau KPK merasa ada konspirasi politik menjatuhkan KPK yang diketuai oleh SBY yang juga pemimpin suatu partai. Saya bilang, wajar loh, bukan terbukti melakukan konspirasi itu. Biarpun pakar hukum di televisi itu bilang tidak ada. Biarpun dia bilang KUHP ini murni untuk kemajuan hukum di Indonesia. Baca sendiri deh beritanya di sini.
Seharusnya nih ya, UU Pemilihan Capres harus menyertakan pasal kesediaan capres terpilih untuk tidak lagi menjabat di parpol yang mengantar kesuksesan mereka ke kursi RI Satu dan Dua. Dan parpol juga harus sudah menyediakan calon pimpinan parpol baru setelah capres mereka duduk di Istana Negara. Jadi, harus ada kesepakatan lu - gue - END setelah pemilihan selesai.
Yang terjadi sekarang, presiden masih menjabat, ketum pula, pada parpol asal mereka. Saya tidak bisa membayangkan 2 jabatan penting dipegang satu orang, apa tidak keblinger? Anggaplah presiden itu memang manusia super, tetapi persoalannya bagaimana dengan tuntutan manusia-manusia yang dinaungi oleh jabatan-jabatan itu? Yang satu minta ini, yang lain minta itu. Terjadilah konflik kepentingan, di dalam diri satu orang. Hanya ada satu pilihan. Satu pilihan itu akan 'menyakiti' salah satu kepentingan. Itu sudah pasti.
Manusia yang baik itu tidak akan lupa kacang akan kulitnya. Jadi wajar (lagi), jika capres yang terpilih akan selalu membawa-bawa kepentingan parpolnya kemana pun dia pergi. Itu mah bukan analisa super. Yah, begitu adanya, terlihat jelas dalam kehidupan antarindividu orang Asia, biasanya. Kalau mau murni mengabdi secara politis untuk kepentingan rakyat, berarti kepentingan lain harus disingkirkan.
Begitulah, mudah-mudahan ada negarawan yang baca dan 'jiplak' ide ini. Saya rela deh, gak usah dikasih fee untuk hak cipta demi Indonesia yang lebih baik hehe.
No comments:
Post a Comment